Pencabutan Izin PT RAPP dan Penguasaan Kembali PT GSL

RIAU, 20 November 2026 — Dalam upaya menegakkan hukum terkait pengelolaan hutan, pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah penting dengan mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare. Selain itu, penguasaan kembali pabrik dan kebun kelapa sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) yang meliputi area seluas 42 hektare juga dilakukan bersama. PT RAPP diketahui merupakan bagian dari grup besar Royal Golden Eagle yang berlokasi di Singapura.

Kolaborasi lintas kementerian dalam penertiban ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala BPKP dan Wakil Menteri Kehutanan. Penertiban ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan di Riau.

Hasil temuan Satgas PKH yang mendasari pencabutan izin tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 pada 19 November 2026. Temuan ini meliputi beberapa indikasi pelanggaran seperti kebakaran lahan gambut secara berulang serta aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin, yang mengakibatkan kerusakan pada kawasan hutan.

Di sisi lain, tindakan terhadap PT GSL bertujuan untuk menghentikan kegiatan yang merugikan lingkungan serta mengembalikan penguasaan kawasan kepada Negara. Penertiban ini dilaksanakan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan ekosistem terjaga dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas yang tidak berizin di hutan.