MINAHASA UTARA – Dalam upaya mendukung program pemerintah terkait pengelolaan hasil hutan, Komandan Kodim 1310/Bitung, Letkol Inf Dewa Made DJ, berkesempatan mendampingi Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, S.I.P., dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Antoni, Ph.D. Kegiatan ini berlangsung di Mangrove Park LPHD Dariaga Mudae yang terletak di Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, pada hari Kamis, 9 April 2026.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendukung pengelolaan hasil hutan, sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat, serta melaksanakan penanaman bibit mangrove sebagai langkah untuk melestarikan lingkungan pesisir. Menteri Kehutanan dan rombongan disambut dengan acara adat serta tarian Masamper, sebelum melanjutkan kegiatan penanaman bibit mangrove dan sesi foto bersama.
Ibu Catur Endah Prasetiani P., S.SI., M.T., selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, dalam laporannya menyebutkan bahwa Desa Darunu menjadi fokus dalam pengembangan “Darunu Mangrove Park”. Ia menyampaikan bahwa Ditjen PSKL mendukung penguatan kelembagaan seperti BUMDES dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk mendorong masyarakat dalam mengelola wisata mangrove dengan mandiri. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Sulawesi Utara, yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan, Rainer Nicko Dondokambey, S.Hut., M.A.P., menyatakan rasa terima kasih kepada Menteri Kehutanan atas perhatian yang diberikan terhadap pembangunan sektor kehutanan di wilayah tersebut. Ia berharap kunjungan ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Raja Antoni menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan bantuan bibit, menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dan pengelolaan kawasan hutan bagi masyarakat. Ia mengajak semua penerima SK untuk bijak dalam mengelola hutan.
Dandim 1310/Bitung menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen pemerintah untuk mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga ekosistem, khususnya di daerah pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
